Konsekuensi Hukum atas Perubahan Alamat Perusahaan

<div style="text-align: justify;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEia6lY6q3AAGuLuO_BlWmbztSdG3sIOX-XT1jJEXMEdycsfRUIu-plTNt3S4IHqR83BhHwoFJ5hI3FmT0nzzCyIgo0b2N-3zPjjDNHGb6hXQ765UnfAu7Jbo5vMn4g3j5Xb6O7nuogdawph/s1600/hukum.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEia6lY6q3AAGuLuO_BlWmbztSdG3sIOX-XT1jJEXMEdycsfRUIu-plTNt3S4IHqR83BhHwoFJ5hI3FmT0nzzCyIgo0b2N-3zPjjDNHGb6hXQ765UnfAu7Jbo5vMn4g3j5Xb6O7nuogdawph/s320/hukum.jpg" width="320" /></a></div> <br /> Perubahan alamat Perusahaan</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Untuk memperjelas pertanyaan kiranya perlu dibedakan antara alamat dengan domisili Dalam Pasal 17 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") tentang tempat kedudukan (domisili) dinyatakan bahwa Perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar. Kemudian, pada Pasal 17 ayat (2) dinyatakan bahwa tempat kedudukan (domisili) tersebut merupakan kantor pusat Perseroan. Selanjutnya, Pasal 5 UUPT memberikan pembedaan antara tempat kedudukan (domisili) dan alamat Perseroan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Berdasarkan ketentuan kedua pasal di atas terlihat bahwa kedudukan perseroan (domisili) adalah hal yang berbeda dengan alamat perusahaan. Kedudukan perseroan (domisili) sebagaimana disebutkan di dalam anggaran dasar, Perseroan berada di dalam suatu kota atau kabupaten. Sedangkan, suatu alamat tidak wajib ditentukan di dalam anggaran dasar tetapi hal tersebut dapat ditentukan oleh perseroan berada di dalam wilayah suatu kedudukan perseroan (domisili) yang ditentukan di dalam anggaran dasar.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sebagai konsekuensi dari hal ini adalah perubahan alamat yang dilakukan oleh perseroan yang masih berada dalam satu wilayah kota atau kabupaten tidak memerlukan perubahan domisili dalam anggaran dasarnya. Sebaliknya, apabila perubahan alamat tersebut menjadi berada di luar wilayah kota/kabupaten yang dicantumkan dalam anggaran dasar, maka hal ini akan mewajibkan perseroan untuk melakukan perubahan domisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 23 UUPT.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Berdasarkan ketentuan Pasal 21 UUPT, perubahan anggaran dasar terbagi menjadi dua kelompok yaitu perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri dan perubahan anggaran dasar yang cukup diberitahukan kepada Menteri. Perubahan anggaran dasar yang merubah tempat kedudukan sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf a harus mendapat persetujuan Menteri dan perubahan tersebut harus dinyatakan dalam akta notaris berbahasa Indonesia. Dalam Pasal 23 ayat (1) UUPT dinyatakan bahwa Perubahan anggaran dasar terkait dengan tempat kedudukan tersebut mulai berlaku, sejak diterbitkannya keputusan menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kewajiban yang Timbul dari Perubahan Alamat Perusahaan dan Dasar Hukumnya</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dengan perubahan alamat suatu perusahaan maka terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan di antaranya adalah:</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 1.     Perubahan Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP")</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 46/M-Dag/Per/9/2009 jo. No. 36/M-Dag/Per/9/2007 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan ("Permendag 46/2009"):</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Perubahan Perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, modal dan kekayaan bersih, kelembagaan, kegiatan usaha, dan barang/jasa dagangan utama (Pasal 1 ayat [5])</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Setiap terjadi perubahan data perusahaan mewajibkan Pemilik, Pengurus atau Penanggung jawab Perusahaan Perdagangan mengajukan Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan ("SP-SIUP") perubahan dengan menggunakan formulir:</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> -          Lampiran I Permendag 46/2009 (SP SIUP); dan melampirkan</div> <div style="text-align: justify;"> -          Lampiran II (Dokumen Permendag 46/2009 persyaratan permohonan SIUP Baru, pendaftaran ulang, pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan, perubahan, pengganti yang hilang atau rusak, dan contoh surat pernyataan)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kemudian Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima SP-SIUP, Pejabat Penerbit SIUP menerbitkan SIUP perubahan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III (Formulir SIUP Kecil/Menengah /Besar) (Pasal 14).</div> <div style="text-align: justify;"> Dalam Lampiran II Permendag 46/2009 syarat-syarat yang diperlukan dalam melaporkan perubahan data perseroan:</div> <div style="text-align: justify;"> 1.      Surat Permohonan SIUP (Lampiran I Permendag 46/2009);</div> <div style="text-align: justify;"> 2.      SIUP Asli;</div> <div style="text-align: justify;"> 3.      Neraca Perusahaan (tahun terakhir khusus untuk Perseroan Terbatas);</div> <div style="text-align: justify;"> 4.      Data pendukung perubahan;</div> <div style="text-align: justify;"> 5.      Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3×4 cm (2 lembar).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 2.     Kewajiban dibidang Perpajakan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP")</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Bahwa berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No. Per-62/PJ/2010 jo. Per-41/PJ/2009 jo. Per-44/Pj/2008 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (WP) dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak ("PerDirjen Pajak 62/2010").</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Perubahan alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat usaha keluar wilayah kerja KPP tempat Wajib Pajak Terdaftar tidak termasuk dari definisi Perubahan Data WP atau PKP (Pasal 1 Butir 15 PerDirjen Pajak), selanjutnya untuk permohonan perubahan data untuk WP pindah dan/atau PKP pindah disampaikan ke KPP/KP4/KP2KP tempat WP terdaftar untuk memberitahukan dan memohon perubahan data (Pasal 1 Butir 19 PerDirjen Pajak). Pemindahan WP atau PKP diartikan sebagai memindahkan administrasi perpajakan Wajib Pajak dan/atau PKP dari tata usaha KPP lama ke tata usaha KPP baru, karena alasan pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha (Pasal 1 Butir 16 PerDirjen Pajak 62/2010).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Bahwa mengenai perubahan alamat wajib pajak (perseroan) tidak terikat kepada domisili perusahaan sebagaimana ditentukan di dalam Anggaran Dasar, dalam hal wajib pajak (perseroan) melakukan perpindahan alamat yang menjadi perhatian adalah mengenai wilayah Kantor Pelayanan Pajak ("KPP"). Apabila perubahan alamat mengakibatkan perubahan KPP maka wajib pajak yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpindahan KPP kepada KPP lama dan KPP baru dan mengenai tata cara pelaporan dan pemindahan tersebut diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 PerDirjen Pajak 62/2010.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 3.     Perubahan Surat Keterangan Domisili Perusahaan ("SKDP")</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Bahwa mengenai SKDP, sampai dengan saat ini tidak ada peraturan khusus yang mengatur mengenai hal ini, untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta peraturan yang bisa dijadikan dasar mengenai hal ini terdapat dalam Peraturan Daerah DKI No. 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah ("Perda DKI 1/2006"), walaupun tidak secara tegas menyatakan SKD, namun SKD dapat digolongkan pada perizinan yang berhubungan dengan Retribusi daerah, peraturan lainnya adalah Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 506 Tahun 1989 tentang Pedoman Penyelengaraan Pelayanan Masyarakat Dikantor Lurah DKI Jakarta ("KepGub 505/1989").</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Berbeda yang telah jelaskan di atas bahwa pada dasarnya kedudukan perusahaan adalah suatu domisili perusahaan. Berbeda dengan hal tersebut bahwa walaupun SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan) disebutkan sebagai surat keterangan Domisili, pada kenyataannya adalah suatu surat keterangan yang dikeluarkan oleh kelurahan mengenai alamat suatu perusahaan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dokumen yang diperlukan untuk melakukan pengurusan SKDP ini sebagaimana terdapat di dalam KepGub 505/1989 yaitu:</div> <div style="text-align: justify;"> 1.      surat pengantar RT dan RW;</div> <div style="text-align: justify;"> 2.      KTP pemilik;</div> <div style="text-align: justify;"> 3.      Akta Notaris pendirian perusahaan;</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sedangkan Surat Keterangan Domisili ("SKD"), yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan digunakan dalam kaitannya dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B"). SKD digunakan untuk membuktikan bahwa Wajib Pajak tertentu adalah subjek pajak dalam negeri (residence) dari suatu Negara tertentu yang menandatangani P3B. Dengan demikian, SKD tersebut harus diterbitkan oleh Negara di mana seseorang atau badan terdaftar sebagai Wajib Pajak dalam negeri. Sementara itu, negara lain yang merupakan negara sumber penghasilan akan mengenakan tarif sesuai P3B jika orang atau badan tersebut dapat menunjukkan SKD dari negara mitra P3B-nya. SKD bagi Wajib Pajak Dalam Negeri diatur dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-35/PJ/2010 tentang Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia Dalam Rangka Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 4.     Surat Tanda Daftar Perusahaan ("TDP")</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan (Pasal 1 huruf a UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-Dag/Per/9/2007 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan ("Permendag 37/2007")</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang didaftarkan wajib melaporkan perubahan data kepada KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat dengan mengisi formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A sampai dengan II.F Peraturan Menteri ini dan melampirkan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 1).   Kewajiban melaporkan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:</div> <div style="text-align: justify;"> a.      PT paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan perubahan atau bukti penerimaan pemberitahuan perubahan dari Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan; atau</div> <div style="text-align: justify;"> b.      Koperasi, CV, Firma, perorangan, dan BUL paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal perubahan (Pasal 10 Permen 37/2007 ayat [1] dan ayat [2])</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Selanjutnya dalam Pasal 11 Permendag 37/2007 disebutkan bahwa perubahan alamat perusahaan dapat mengakibatkan penggantian TDP, masa berlaku TDP pengganti adalah sampai dengan masa berlaku TDP diubah/diganti. TDP pengganti akan diterbitkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan (KPP) paling lambat 3 hari terhitung sejak permohonan perubahan diterima secara benar dan lengkap.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Lampiran VI Permendag 37/2007:</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dokumen persyaratan perubahan daftar perusahaan untuk masing-masing bentuk usaha adalah sebagai berikut :</div> <div style="text-align: justify;"> 1.      Asli dan fotokopi persetujuan perubahan atau bukti penerimaan pemberitahuan</div> <div style="text-align: justify;"> 2.      perubahan dari Menteri Hukum dan HAM;dan</div> <div style="text-align: justify;"> 3.      TDP asli.</div> <div style="text-align: justify;"> dalam hal perubahan alamat dan tidak mengubah domisili tidak diwajibkan untuk melakukan perubahan anggaran dasar sehingga persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak diperlukan</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Konsekuensi dari Penundaan Izin karena Penggabungan</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> -          SIUP</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pasal 20 Permendag 46/2009:</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 1.      Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis oleh Pejabat Penerbit SIUP.</div> <div style="text-align: justify;"> 2.      Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh Pejabat Penerbit SIUP.</div> <div style="text-align: justify;"> 3.      Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pasal 21 Permendag 46/2009:</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 1.      Pemilik, Pengurus, atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang tidak menghiraukan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) atau Pasal 5 huruf a, dikenakan sanksi admi         nistratif berupa pemberhentian sementara SIUP.</div> <div style="text-align: justify;"> 2.      Pemberhentian sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan, dilakukan oleh Pejabat Penerbit SIUP dengan mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Sementara SIUP.</div> <div style="text-align: justify;"> 3.      Keputusan Pemberhentian Sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri ini.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> -          TDP</div> <div style="text-align: justify;"> 1.      Perubahan alamat suatu perusahaan mewajibkan perusahaan untuk melakukan pelaporan perubahan alamat tersebut (Pasal 11 ayat (1) Permendag 37/2007);</div> <div style="text-align: justify;"> 2.      Perusahaan yang tidak melaporkan perubahan alamat, daftar perusahaannya dihapus, TDP dinyatakan tidak berlaku, dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU-WDP (Pasal 11 ayat (6) Permendag 37/2007).</div> <div style="text-align: justify;"> 3.      Dalam hal perusahaan melakukan kelalaian untuk melaporkan kewajiban ini maka perusahaan tersebut akan dikenakan sangsi berupa:</div> <div style="text-align: justify;"> a.      Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh Pejabat Penerbit SIUP;</div> <div style="text-align: justify;"> b.      Dalam hal peringatan tertulis tersebut tidak dihiraukan dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP paling lama 3 (tiga) bulan.</div> <div style="text-align: justify;"> Melihat konsekuensi di atas sebaiknya tetap dilakukan pelaporan, sambil meminta rekomendasi dari instansi terkait atas perubahan izin-izin tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Apabila masih dalam tahap dilakukan penggabungan (merger) maka terhadap perusahaan yang selamat (surviving company) harus melakukan kewajiban pelaporan perubahan setelah merger, untuk perusahaan yang akan menggabungkan diri resiko tidak memperpanjang izin-izin adalah kemungkinan pihak ketiga tidak mau melakukan perbuatan hukum dengan perusahaan, sampai izin-izin perusahaan disesuaikan.</div> <div style="text-align: justify;"> Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dasar Hukum :</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 1.      Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;</div> <div style="text-align: justify;"> 2.      Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;</div> <div style="text-align: justify;"> 3.      Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 tahun 2006 tentang Retribusi Daerah;</div> <div style="text-align: justify;"> 4.      Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 506 Tahun 1989 Tentang Pedoman Penyelengaraan Pelayanan Masyarakat Dikantor Lurah DKI Jakarta;</div> <div style="text-align: justify;"> 5.      Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-35/PJ/2010 tentang Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia Dalam Rangka Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda</div> <div style="text-align: justify;"> 6.      Peraturan Terkait Surat Izin Usaha Perdagangan :</div> <div style="text-align: justify;"> a.      Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 Tahun 2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;</div> <div style="text-align: justify;"> b.      Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-Dag/Per/9/2009 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;</div> <div style="text-align: justify;"> c.      Surat Edaran Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 01/Pdn/Se/01/2010 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).</div> <div style="text-align: justify;"> 7.      Peraturan Terkait Dengan Tanda Daftar Perusahaan :</div> <div style="text-align: justify;"> a.      Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-Dag/Per/9/2007 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;</div> <div style="text-align: justify;"> b.      Surat Edaran Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 01/Pdn/Se/01/2010 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).</div> <div style="text-align: justify;"> 8.      Peraturan Mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak :</div> <div style="text-align: justify;"> a.      Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-62/PJ/2010 tentang perubahan kedua Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 44/Pj/2008;</div> <div style="text-align: justify;"> b.      Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-41/PJ/2009 tentang perubahan pertama Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 44/Pj/2008;</div> <div style="text-align: justify;"> c.      Per-44/Pj/2008 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Dan/Atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak Dan/Atau Pengusaha Kena Pajak,</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sumber: Hukum Online</div> <!-- Begin: //adsensecamp.com/ --> <script src="//adsensecamp.com/show/?id=v%2FpktUhDLpM%3D&cid=1mKE6FR8OXo%3D&chan=JKy5tMdHi%2FU%3D&type=1&title=666666&text=666666&background=FFFFFF&border=FFFFFF&url=FFFFFF" type="text/javascript"> </script> <!-- End: //adsensecamp.com/ -->

Konsekuensi Hukum atas Perubahan Alamat Perusahaan

Perubahan alamat Perusahaan Untuk memperjelas pertanyaan kiranya perlu dibedakan antara alamat dengan domisili Dalam Pasal 17 ayat (...

Baca selengkapnya »

Langkah-Langkah Mendirikan Perusahaan (PT)

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmCVt9NTwxf-MWZJTy9pnPhlmgqjWOrzkscjcUHNnIpEHfbD0xNGFK_2g_WiLCMrYAqwePPIEp_rDjaJv_yEIYtjpkDVbOpeAJ5T8rM4V4FNaULSyju1KNs6cQnVdg9wgkyWQTpmJDmgdj/s1600/gedung.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="192" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmCVt9NTwxf-MWZJTy9pnPhlmgqjWOrzkscjcUHNnIpEHfbD0xNGFK_2g_WiLCMrYAqwePPIEp_rDjaJv_yEIYtjpkDVbOpeAJ5T8rM4V4FNaULSyju1KNs6cQnVdg9wgkyWQTpmJDmgdj/s320/gedung.png" width="320" /></a></div> <br /> <br /> Untuk mendirikan perusahaan, berikut adalah data-data yang perlu Anda siapkan:<br /> <br /> <ol> <li>Opsi Nama Perusahaan (Minimal 3)</li> <li>Bidang Usaha</li> <li>Domisili Perusahaan</li> <li>Nama-Nama Pemegang Saham & KTP </li> <li>Komposisi Pemegang Saham</li> <li>Modal Dasar Perusahaan(Minimal Rp51.000.000)</li> <li>Modal Disetor (Minimal Rp51.000.000)</li> <li>Susunan Direksi dan Komisaris</li> <li>KTP Direktur dan Komisaris</li> <li>NPWP Direktur</li> <li>Fasfoto 3x4 2 lembar</li> <li>Berikut adalah 5 langkah utama atau proses pendirian perusahaan. </li> </ol> <br /> <b>Pertama, membuat akte perusahaan</b><br /> <br /> Karena perusahaan berbadan hukum maka sangat mutlak perlu membuat akte perusahaan Anda. Biasanya akte ini berisi informasi tentang nama perusahaan, bergerak di bidang apa, nama para pemilik modal, modal dasar, modal disetor, pengurus perusahaan seperti siapa direktur utama, direktur, dan para komisaris.<br /> <br /> <b>Kedua, mendapatkan Surat Keterangan Domisili Usaha.</b><br /> <br /> Ini Anda dapatkan dari kantor kelurahan atau kantor kepala desa di mana perusahaan Anda berdomisili. Berdasarkan surat ini, Camat mengeluarkan surat keterangan yang sama.<br /> <br /> Untuk mendapatkan surat keterangan domisili, Anda memerlukan salinan akte perusahaan Anda. Selain itu, petugas kelurahan kadang atau sering juga menanya apakah tempat usaha disewa atau milik sendiri. Bila disewa, mereka menanya copy perjanjian sewa menyewa. Bila milik sendiri, mereka meminta copy sertifikat tanah dan IMB. Kadang, ada juga yang minta copy bukti bayar PBB- apakah sudah lunas atau tidak.<br /> <br /> Biasanya, mengurus sk domisili dipungut biaya administrasi. Biaya administrasi ini bervariasi dari satu kelurahan ke kelurahan lain,<br /> <br /> <b>Ketiga, mengurus NPWP perusahaan.</b><br /> <br /> Untuk mendirikan aperusahaan, NPWP perusahaan adalah mutlak. Untuk mendapatkan NPWP, Anda memerlukan salinan akte perusahaan dan surat keterangan domisili.<br /> <br /> Ada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah tertentu meminta copy SK Menteri tentang Pengesahan Akte Pendirian Perusahaan. Ada juga yang hanya meminta akte dan sk domisili.<br /> <br /> Biasanya pembuatan NPWP hanya butuh 1/2 jam. Bila Anda memasukkan berkas di pagi hari ke kantor pajak, pagi itu juga Anda bisa  mendapat NPWP.<br /> <br /> <b>Keempat, mendapatkan Surat Keputusan Pengesahan Akte Pendirian Perusahaan dari Departemen Hukum dan HAM.</b><br /> <br /> Untuk mendapatkan ini, diperlukan salinan akte perusahaan dan Surat Keterangan Domisili.<br /> <br /> Kelima, mengurus SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan).<br /> <br /> SIUP merupakan bagian dari proses mendirikan PT agar perusahaan Anda bisa beroperasi.<br /> <br /> Mengurus SIUP relatif sama di berbagai tempat.<br /> <br /> <b>Keenam, mengurus Tanda Daftar Perusahaan (TDP).</b><br /> <br /> TDP merupakan bagian dari proses pendirian perusahaan. Biasanya ini diurus setelah Anda mendapatkan SIUP. Pada pemda tertentu, Anda dapat mengurus SIUP dn TDP sekaligus. Persyaratannya relatif sama untuk berbagai daerah.<br /> <br /> Itulah langkah-langkah utama untuk mendirikan perusahaan di republik ini secara umum.

Langkah-Langkah Mendirikan Perusahaan (PT)

Untuk mendirikan perusahaan, berikut adalah data-data yang perlu Anda siapkan: Opsi Nama Perusahaan (Minimal 3) Bidang Usaha Domisi...

Baca selengkapnya »

Penghapusan Sanksi Pajak Tahun 2015

<div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;"><img border="0" height="87" src="http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2015/29~PMK.03~2015Per_files/image002.jpg" v:shapes="_x0000_s1025" width="82" /></span></div> <div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"> <span lang="SV" style="font-family: 'Bookman Old Style'; font-size: 8pt; letter-spacing: -0.1pt;">MENTERI KEUANGAN</span></div> <div align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6px; text-align: center;"> <span lang="SV" style="font-family: 'Bookman Old Style'; font-size: 8pt;">REPUBLIK INDONESIA</span></div> <div align="center" style="margin-bottom: 12px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">SALINAN</span></div> <div align="center"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA</span></div> <div align="center"> <span style="font-family: Bookman Old Style;"><br />NOMOR 29/PMK.03/2015</span></div> <div align="center"> <span style="font-family: Bookman Old Style;"><br />TENTANG</span></div> <div align="center"> <br /></div> <div align="center"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BUNGA YANG TERBIT BERDASARKAN<br />PASAL 19 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG<br />KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA<br />TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN<br />UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009</span></div> <div align="center"> <span style="font-family: Bookman Old Style;"><br />DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</span></div> <div align="center"> <span style="font-family: Bookman Old Style;"><br />MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,</span></div> <div align="center"> <br /></div> <table border="0" style="border-width: 0px; width: 100%px;"><tbody> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">Menimbang</span></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">:</span></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">a.</span></div> </td><td colspan="4" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top"><div align="justify" style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">bahwa dalam rangka mendorong Wajib Pajak untuk melunasi utang pajak sebagai usaha meningkatkan penerimaan negara, diperlukan instrumen kebijakan di bidang perpajakan;</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">b.</span></div> </td><td colspan="4" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top"><div align="justify" style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">c.</span></div> </td><td colspan="4" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top"><div align="justify" style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu untuk menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009;</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"></td><td colspan="4" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top"></td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">Mengingat</span></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">:</span></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">1.</span></div> </td><td colspan="4" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top"><div align="justify" style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;"><a href="http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1983/6TAHUN~1983UU.HTM">Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983</a> tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan <a href="http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/16TAHUN2009UU.htm">Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009</a>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">2.</span></div> </td><td colspan="4" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top"><div align="justify" style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;"><a href="http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2011/74TAHUN2011PP.htm">Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011</a> tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">3.</span></div> </td><td colspan="4" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top"><div align="justify" style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;"><a href="http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/24TAHUN2010PERPRES.htm">Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010</a> tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan <a href="http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/14TAHUN2014PERPRES.htm">Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014</a> (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"></td><td colspan="5" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top"></td></tr> <tr><td align="center" colspan="7" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">MEMUTUSKAN:</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td colspan="5" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">Menetapkan</span></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">:</span></div> </td><td colspan="5" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top"><div align="justify" style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BUNGA YANG TERBIT BERDASARKAN PASAL 19 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALl DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009.</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"></td><td colspan="5" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top"></td></tr> <tr><td colspan="7" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top"><div align="center" style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">Pasal 1</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td colspan="5" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">1.</span></div> </td><td colspan="4" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top"><div align="justify" style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">2.</span></div> </td><td colspan="4" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top"><div align="justify" style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">Utang Pajak adalah jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo pelunasan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">3.</span></div> </td><td colspan="4" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top"><div align="justify" style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">Sanksi Administrasi adalah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang terbit karena Utang Pajak tidak atau kurang dibayar sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP.</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">4.</span></div> </td><td colspan="4" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top"><div align="justify" style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">Penghapusan Sanksi Administrasi adalah penghapusan atas sisa Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak yang belum dibayar oleh Wajib Pajak.</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td colspan="4" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top"></td></tr> <tr><td align="center" colspan="7" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">Pasal 2</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">(1)</span></div> </td><td colspan="4" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">Wajib Pajak yang melunasi Utang Pajak sebelum tanggal 1 Januari 2016 diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi.</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">(2)</span></div> </td><td colspan="4" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Utang Pajak yang timbul sebelum tanggal 1 Januari 2015.</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"></td><td colspan="4" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top"></td></tr> <tr><td align="center" colspan="7" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">Pasal 3</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">(1)</span></div> </td><td colspan="4" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top"><div align="justify" style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">Untuk dapat memperoleh Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak.</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">(2)</span></div> </td><td colspan="4" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top"><div align="justify" style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">a.</span></div> </td><td colspan="3" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="79%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">Utang Pajak telah dilunasi oleh Wajib Pajak; dan</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">b.</span></div> </td><td colspan="3" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="79%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">terdapat sisa Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak yang belum dibayar oleh Wajib Pajak.</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">(3)</span></div> </td><td colspan="4" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="81%"><div align="justify" style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">a.</span></div> </td><td colspan="3" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="79%"><div align="justify" style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Tagihan Pajak, kecuali dalam hal atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali diterbitkan lebih dari 1 (satu) Surat Tagihan Pajak, maka 1 (satu) permohonan dapat diajukan untuk lebih dari 1 (satu) Surat Tagihan Pajak;</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">b.</span></div> </td><td colspan="3" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="79%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">c.</span></div> </td><td colspan="3" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="79%"><div align="justify" style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">melampirkan bukti pelunasan Utang Pajak berupa Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak;</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">d.</span></div> </td><td colspan="3" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="79%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar; dan</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">e.</span></div> </td><td colspan="3" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="79%"><div align="justify" style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP.</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">(4)</span></div> </td><td colspan="4" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="81%"><div align="justify" style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan paling banyak 2 (dua) kali.</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">(5)</span></div> </td><td colspan="4" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="81%"><div align="justify" style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi yang kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak.</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">(6)</span></div> </td><td colspan="4" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="81%"><div align="justify" style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap diajukan terhadap Surat Tagihan Pajak yang telah diterbitkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak.</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">(7)</span></div> </td><td colspan="4" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="81%"><div align="justify" style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga untuk permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi yang kedua.</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td colspan="2" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="77%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td></tr> <tr><td align="center" colspan="7" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="98%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">Pasal 4</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">(1)</span></div> </td><td colspan="4" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="81%"><div align="justify" style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan meneliti persyaratan dan ketentuan tersebut.</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">(2)</span></div> </td><td colspan="4" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="81%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">Dalam hal permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi:</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">a.</span></div> </td><td colspan="3" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="79%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3); dan/atau</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">b.</span></div> </td><td colspan="3" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="79%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan/atau ayat (6),</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td colspan="4" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="81%"><div align="justify" style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">Direktur Jenderal Pajak mengembalikan permohonan tersebut dengan menyampaikan surat yang berisi mengenai pengembalian permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi.</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">(3)</span></div> </td><td colspan="4" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="81%"><div align="justify" style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">Dalam hal permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi dikembalikan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (6) atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), berlaku ketentuan sebagai berikut:</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">a.</span></div> </td><td colspan="3" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="79%"><div align="justify" style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">untuk permohonan yang pertama, Wajib Pajak dianggap belum mengajukan permohonan sehingga Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan paling banyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4); atau</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">b.</span></div> </td><td colspan="3" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="79%"><div align="justify" style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">untuk permohonan yang kedua, Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan sepanjang jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) belum terlampaui.</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">(4)</span></div> </td><td colspan="4" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="81%"><div align="justify" style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">Dalam hal permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi dikembalikan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan/atau ayat (5), Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan kembali.</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">(5)</span></div> </td><td colspan="4" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="81%"><div align="justify" style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">Dalam hal permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), serta persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Direktur Jenderal Pajak memberikan Penghapusan Sanksi Administrasi dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi.</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">(6)</span></div> </td><td colspan="4" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="81%"><div align="justify" style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan atas masing-masing Surat Tagihan Pajak yang diajukan permohonan, paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td colspan="4" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="81%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td></tr> <tr><td colspan="7" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="98%"><div align="center" style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">Pasal 5</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td colspan="5" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="83%"><div align="justify" style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), tindakan penagihan pajak atas Surat Tagihan Pajak tersebut ditangguhkan sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atau tanggal surat pengembalian permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi.</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td colspan="5" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="83%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td></tr> <tr><td align="center" colspan="7" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="98%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">Pasal 6</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">(1)</span></div> </td><td colspan="4" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="81%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">Penghapusan Sanksi Administrasi dilakukan secara jabatan dalam hal:</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">a.</span></div> </td><td colspan="3" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="79%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">Wajib Pajak telah mengajukan 2 (dua) kali permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi; atau</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">b.</span></div> </td><td colspan="3" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="79%"><div align="justify" style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">Wajib Pajak telah mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, tetapi jangka waktu 3 (tiga) bulan untuk pengajuan kedua kali telah terlampaui.</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">(2)</span></div> </td><td colspan="4" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="81%"><div align="justify" style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">Penghapusan Sanksi Administrasi secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">a.</span></div> </td><td colspan="3" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="79%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">Utang Pajak telah dilunasi oleh Wajib Pajak; dan</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">b.</span></div> </td><td colspan="3" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="79%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">terdapat sisa Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak yang belum dibayar oleh Wajib Pajak.</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">(3)</span></div> </td><td colspan="4" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="81%"><div align="justify" style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">Direktur Jenderal Pajak memberikan Penghapusan Sanksi Administrasi secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Adrninistrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi.</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">(4)</span></div> </td><td colspan="4" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="81%"><div align="justify" style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan atas masing-masing Surat Tagihan Pajak.</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"></td><td colspan="4" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top"></td></tr> <tr><td align="center" colspan="7" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">Pasal 7 </span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td colspan="5" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">Dokumen berupa:</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">1.</span></div> </td><td colspan="4" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">Surat Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">2.</span></div> </td><td colspan="4" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top"><div align="justify" style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">Surat Pengembalian Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">3.</span></div> </td><td colspan="4" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top"><div align="justify" style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (3),</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"></td><td colspan="5" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top"><div align="justify" style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td><td colspan="4" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top"><div style="margin-top: 6px;"> <br /></div> </td></tr> <tr><td colspan="7" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top"></td></tr> <tr><td colspan="7" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top"><div align="center" style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">Pasal 8</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"></td><td colspan="5" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"></td><td colspan="5" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top"><div align="justify" style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"></td><td colspan="5" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top"></td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="39%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="36%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">Ditetapkan di Jakarta</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="39%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="36%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">pada tanggal 13 Februari 2015</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="39%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="36%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="39%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="36%"></td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="39%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="36%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">                             ttd.</span></div> </td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="39%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="36%"></td></tr> <tr><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="13%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="2%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="39%"></td><td style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="36%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">          BAMBANG P. S. BRODJONEGORO</span></div> </td></tr> <tr><td colspan="7" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="98%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">Diundangkan di Jakarta</span></div> </td></tr> <tr><td colspan="7" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="98%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">Pada tanggal  13 Februari 2015</span></div> </td></tr> <tr><td colspan="7" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="98%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA<br />                REPUBLIK INDONESIA,</span></div> </td></tr> <tr><td colspan="7" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="98%"></td></tr> <tr><td colspan="7" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="98%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">                               ttd.</span></div> </td></tr> <tr><td colspan="7" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="98%"></td></tr> <tr><td colspan="7" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="98%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">                YASONNA H. LAOLY</span></div> </td></tr> <tr><td colspan="7" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="98%"></td></tr> <tr><td colspan="7" style="border-style: none; border-width: medium;" valign="top" width="98%"><div style="margin-top: 6px;"> <span style="font-family: Bookman Old Style;">BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 257</span></div> </td></tr> </tbody></table> <div align="right"> <span style="font-family: Bookman Old Style;"><a href="http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2015/29~PMK.03~2015PerLamp.pdf">Lampiran................................</a></span></div> <div align="left">  <i>Sumber: jdih.kemenkeu.go.id</i></div> <!-- Begin: //adsensecamp.com/ --> <script src="//adsensecamp.com/show/?id=v%2FpktUhDLpM%3D&cid=1mKE6FR8OXo%3D&chan=JKy5tMdHi%2FU%3D&type=1&title=666666&text=666666&background=FFFFFF&border=FFFFFF&url=FFFFFF" type="text/javascript"> </script> <!-- End: //adsensecamp.com/ -->

Penghapusan Sanksi Pajak Tahun 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29/PMK.03/2015 TENTANG PENG...

Baca selengkapnya »

Reksadana

<!-- Begin: //adsensecamp.com/ --> <script src="//adsensecamp.com/show/?id=v%2FpktUhDLpM%3D&cid=1mKE6FR8OXo%3D&chan=JKy5tMdHi%2FU%3D&type=1&title=666666&text=666666&background=FFFFFF&border=FFFFFF&url=FFFFFF" type="text/javascript"> </script> <!-- End: //adsensecamp.com/ --> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjo-O8lQ3mUt2RRLqbYvnNq4PupqfDUc_-wFfP6XD2YcgggSz9n8QSx_iysgjMxpgKnLzqeX4kAaSyvArhYqge5GW22hVGknqFnttvzpS3jrAK6HtFIptKh0b2275k1Ze0dh7In7Gm-6meT/s1600/reksadana.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="72" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjo-O8lQ3mUt2RRLqbYvnNq4PupqfDUc_-wFfP6XD2YcgggSz9n8QSx_iysgjMxpgKnLzqeX4kAaSyvArhYqge5GW22hVGknqFnttvzpS3jrAK6HtFIptKh0b2275k1Ze0dh7In7Gm-6meT/s320/reksadana.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pengantar</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Reksa dana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksa Dana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Selain itu Reksa Dana juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Umumnya, Reksa Dana diartikan sebagai Wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya di investasikan dalam portofolio Efek oleh Manajer Investasi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Mengacu kepada Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, pasal 1 ayat (27) didefinisikan bahwa Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.</div> <div style="text-align: justify;"> Ada tiga hal yang terkait dari definisi tersebut yaitu, Pertama, adanya dana dari masyarakat pemodal. Kedua, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek, dan Ketiga, dana tersebut dikelola oleh manajer investasi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dengan demikian, dana yang ada dalam Reksa Dana merupakan dana bersama para pemodal, sedangkan manajer investasi adalah pihak yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <!-- Begin: //adsensecamp.com/ --> <script src="//adsensecamp.com/show/?id=v%2FpktUhDLpM%3D&cid=1mKE6FR8OXo%3D&chan=JKy5tMdHi%2FU%3D&type=1&title=666666&text=666666&background=FFFFFF&border=FFFFFF&url=FFFFFF" type="text/javascript"> </script> <!-- End: //adsensecamp.com/ --> KEUNTUNGAN DAN RISIKO</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Manfaat yang diperoleh pemodal jika melakukan investasi dalam Reksa Dana, antara lain:</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pertama, pemodal walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar dapat melakukan diversifikasi investasi dalam Efek, sehingga dapat memperkecil risiko. Sebagai contoh, seorang pemodal dengan dana terbatas dapat memiliki portfolio obligasi, yang tidak mungkin dilakukan jika tidak tidak memiliki dana besar. Dengan Reksa Dana, maka akan terkumpul dana dalam jumlah yang besar sehingga akan memudahkan diversifikasi baik untuk instrumen di pasar modal maupun pasar uang, artinya investasi dilakukan pada berbagai jenis instrumen seperti deposito, saham, obligasi.</div> <div style="text-align: justify;"> Kedua, Reksa Dana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal. Menentukan saham-saham yang baik untuk dibeli bukanlah pekerjaan yang mudah, namun memerlukan pengetahuan dan keahlian tersendiri, dimana tidak semua pemodal memiliki pengetahuan tersebut.</div> <div style="text-align: justify;"> Ketiga, Efisiensi waktu. Dengan melakukan investasi pada Reksa Dana dimana dana tersebut dikelola oleh manajer investasi profesional, maka pemodal tidak perlu repot-repot untuk memantau kinerja investasinya karena hal tersebut telah dialihkan kepada manajer investasi tersebut.</div> <div style="text-align: justify;"> Seperti halnya wahana investasi lainnya, disamping mendatangkan berbagai peluang keuntungan, Reksa Dana pun mengandung berbagai peluang risiko, antara lain:</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Risko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan.</div> <div style="text-align: justify;"> Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari Efek (saham, obligasi, dan surat berharga lainnya) yang masuk dalam portfolio Reksa Dana tersebut.</div> <div style="text-align: justify;"> Risiko Likuiditas</div> <div style="text-align: justify;"> Risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh Manajer Investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali (redemption) atas unit-unit yang dipegangnya. Manajer Investasi kesulitan dalam menyediakan uang tunai atas redemption tersebut.</div> <div style="text-align: justify;"> Risiko Wanprestasi</div> <div style="text-align: justify;"> Risiko ini merupakan risiko terburuk, dimana risiko ini dapat timbul ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan Reksa Dana tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti wanprestasi dari pihak-pihak yang terkait dengan Reksa Dana, pialang, bank kustodian, agen pembayaran, atau bencana alam, yang dapat menyebabkan penurunan NAB (Nilai Aktiva Bersih) Reksa Dana.</div> <div style="text-align: justify;"> Dilihat dari portfolio investasinya, Reksa Dana dapat dibedakan menjadi:</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Reksa Dana Pasar Uang (Money Market Funds). Reksa Dana jenis ini hanya melakukan investasi pada Efek bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun. Tujuannya adalah untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal.</div> <div style="text-align: justify;"> Reksa Dana Pendapatan Tetap (Fixed Income Funds). Reksa Dana jenis ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk Efek bersifat Utang. Reksa Dana ini memiliki risiko yang relatif lebih besar dari Reksa Dana Pasar Uang. Tujuannya adalah untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil.</div> <div style="text-align: justify;"> Reksa Dana Saham (Equity Funds). Reksa dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk Efek bersifat Ekuitas. Karena investasinya dilakukan pada saham, maka risikonya lebih tinggi dari dua jenis Reksa Dana sebelumnya namun menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi.</div> <div style="text-align: justify;"> Reksa Dana Campuran (Discretionary Funds). Reksa Dana jenis ini melakukan investasi dalam Efek bersifat Ekuitas dan Efek bersifat Utang.</div> <div style="text-align: justify;"> INFORMASI REKSA DANA</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Informasi resmi dan lengkap tentang Reksa Dana dapat diperoleh dengan mengakses situs OJK yaitu sebagai berikut:</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> http://ojk.go.id/</div> <br /> <!-- Begin: //adsensecamp.com/ --> <script src="//adsensecamp.com/show/?id=v%2FpktUhDLpM%3D&cid=1mKE6FR8OXo%3D&chan=JKy5tMdHi%2FU%3D&type=1&title=666666&text=666666&background=FFFFFF&border=FFFFFF&url=FFFFFF" type="text/javascript"> </script> <!-- End: //adsensecamp.com/ -->

Reksadana

Pengantar Reksa dana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yan...

Baca selengkapnya »

Daftar Isi

<div style="background-color: none; border: 1px solid #000000; height: 270px; margin: auto; overflow: auto; padding: 3px; text-align: left; width: 100%;"> <script src=" http://mastergomaster.googlecode.com/files/daftar%20isi%20blog.js "></script> <script src="http://sdragussantoso.blogspot.co.id/feeds/posts/default?max-results=9999&alt=json-in-script&callback=loadtoc"></script></div>

Daftar Isi

Baca selengkapnya »

Ciri desain website atau blog yang bagus

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJGH4kLzclZV-NvX7Oj3M1_OVCBRXEMJC1V4YX23hToB7wdFOtToWZWeMjgTqUssZI-CG2ZGYqovjrfTPtjsCrxKu-sNhWIT_vtu8JzdWDr0_aq6XWhMA-rRVRJF6772esJ3eLLV1Pxe6f/s1600/contoh+desain+web+bagus.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="191" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJGH4kLzclZV-NvX7Oj3M1_OVCBRXEMJC1V4YX23hToB7wdFOtToWZWeMjgTqUssZI-CG2ZGYqovjrfTPtjsCrxKu-sNhWIT_vtu8JzdWDr0_aq6XWhMA-rRVRJF6772esJ3eLLV1Pxe6f/s320/contoh+desain+web+bagus.png" width="320" /></a></div> <div> <br /></div> Ciri kriteria desain blog atau website yang bagus: <br /> <div> <ol> <li>Ketika orang membuka web tidak banyak scrol ke bawah, dalam artian satu kali tampil.</li> <li>Dengan warna yang soft atau ilegan, bukan yang mencolok. Karena untuk memperhitungkan kesehatan mata.</li> <li>Penempatan iklan yang enak dilihat mata, tidak berantakan.</li> </ol> </div> <!-- Begin: http://adsensecamp.com/ --> <script src="http://adsensecamp.com/show/?id=v%2FpktUhDLpM%3D&cid=xoxibs15%2BiU%3D&chan=0WEsXmHqhPQ%3D&type=5&title=3D81EE&text=000000&background=FFFFFF&border=FFFFFF&url=2BA94F" type="text/javascript"> </script> <!-- End: http://adsensecamp.com/ --><!-- Begin: http://adsensecamp.com/ --> <script src="http://adsensecamp.com/show/?id=v%2FpktUhDLpM%3D&cid=xoxibs15%2BiU%3D&chan=0WEsXmHqhPQ%3D&type=5&title=3D81EE&text=000000&background=FFFFFF&border=FFFFFF&url=2BA94F" type="text/javascript"> </script> <!-- End: http://adsensecamp.com/ -->

Ciri desain website atau blog yang bagus

Ciri kriteria desain blog atau website yang bagus: Ketika orang membuka web tidak banyak scrol ke bawah, dalam artian satu kali tampi...

Baca selengkapnya »

Apakah MBC itu?

MBC apaan sih?<br /> MBC adalah Multiband Cell atau sebutan lainnya common BCCH, atau single BCCH.<br /> Adalah sistem dual band GSM 900 dan 1800 yang hanya menggunakan 1 frekuensi utamanya saja untuk menangani frekuensi BCCH nya, SDCCH nya, PDCH nya, dan TCH nya.<br /> Kita juga mengenal UL (Underlay) dan OL (Overlay) pada sistem MBC ini.<br /> <br /> UL untuk band 900 dan OL untuk band 1800. Sehingga dalam sebuah cell memiliki 2 layer UL dan OL.<br /> UL mengcover keseluruhan area yang lebih luas dibandingkan dengan OL nya. Bila tadi UL fungsinya disebutkan untuk BCCH, SDCCH, PDCH dan TCH, maka OL nya fungsinya hanya untuk traffic load atau TCH saja.<br /> <br /> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIP5r0NytOCiV-2Nqw0XZf2jzZ8HixprzusfJEK5fLWWe8Yal9mZgEr95Z6ODtKnf-MtnYdowNVCpd6mpwrX-8TTaa9JEYqEk9SDDuC7wopkH8YJN9Z0Evb4yKxgT7E96KnXTUPXkGR8co/s1600/MBC.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" height="81" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIP5r0NytOCiV-2Nqw0XZf2jzZ8HixprzusfJEK5fLWWe8Yal9mZgEr95Z6ODtKnf-MtnYdowNVCpd6mpwrX-8TTaa9JEYqEk9SDDuC7wopkH8YJN9Z0Evb4yKxgT7E96KnXTUPXkGR8co/s1600/MBC.jpg" width="320" /></a><br /> <br /> <b>Contoh Konfigurasi MBC : </b><br /> UL --> 900 (frekuensi BCCH yang dipakai adalah band 900 dan TCHnya juga band 900)<br /> OL --> 1800 ( tidak ada frekuensi BCCH, yang ada adalah kanal trafik atau TCH dengan band 1800)<br /> <br /> <b>Mengapa memakai MBC ? :</b><br /> <br /> <ul> <li>MBC digunakan untuk meningkatkan kapasitas trafik (misal dengan tabel Erlang GOS 2% pada sistem dual BCCH bila diketahui N=6 maka kapasitas trafik sebesar 2.276 kemudian kalikan 2 maka total menjadi 4.55 erlang. Sedangkan pada single band N=12 maka kapasitas trafiknya sebesar 6.615 erlang)</li> </ul> <ul> <li>Untuk performa radio (keterbatasan BTS power control, DTX, dan Frequency hopping dihilangkan pada sistem MBC, berbeda ketika memakai sistem traditional dual BCCH). </li> <li>Menyederhanakan struktur jaringan seperti mengurangi jumlah cell, mengurangi jumlah neighbour yang berarti ini meringankan kerja BSC. </li> </ul> <div> <b>Kelemahan MBC :</b></div> <div> Meskipun begitu, sistem ini juga mempunyai kekurangan yaitu optimisasi jaringan yang lebih rumit dan MS tidak bisa camp ke band selain ULnya. </div> <div> </div> <div> Fitur / Parameter yang berhubungan dengan UL dan OL : </div> <div> - Dynamic Overlaid/Underlaid Subcells (reuse struktur UL dan OL)</div> <div> - CSYSTYPE (band ULnya)</div> <div> - LOL (pathloss)</div> <div> - SCLDSC (Subcell Load Distribution Function)</div> <div> - TAOL</div> <div> - SCLDLUL</div> <div> - SCLDLOL</div> - CBCH (Cell Broadcast Channel , untuk band BCCH)<!-- Begin: http://adsensecamp.com/ --> <script src="http://adsensecamp.com/show/?id=v%2FpktUhDLpM%3D&cid=xoxibs15%2BiU%3D&chan=0WEsXmHqhPQ%3D&type=5&title=3D81EE&text=000000&background=FFFFFF&border=FFFFFF&url=2BA94F" type="text/javascript"> </script> <!-- End: http://adsensecamp.com/ --><!-- Begin: http://adsensecamp.com/ --> <script src="http://adsensecamp.com/show/?id=v%2FpktUhDLpM%3D&cid=xoxibs15%2BiU%3D&chan=0WEsXmHqhPQ%3D&type=5&title=3D81EE&text=000000&background=FFFFFF&border=FFFFFF&url=2BA94F" type="text/javascript"> </script> <!-- End: http://adsensecamp.com/ -->

Apakah MBC itu?

MBC apaan sih? MBC adalah Multiband Cell atau sebutan lainnya common BCCH, atau single BCCH. Adalah sistem dual band GSM 900 dan 1800 yang...

Baca selengkapnya »