Konsekuensi Hukum atas Perubahan Alamat Perusahaan

<div style="text-align: justify;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEia6lY6q3AAGuLuO_BlWmbztSdG3sIOX-XT1jJEXMEdycsfRUIu-plTNt3S4IHqR83BhHwoFJ5hI3FmT0nzzCyIgo0b2N-3zPjjDNHGb6hXQ765UnfAu7Jbo5vMn4g3j5Xb6O7nuogdawph/s1600/hukum.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEia6lY6q3AAGuLuO_BlWmbztSdG3sIOX-XT1jJEXMEdycsfRUIu-plTNt3S4IHqR83BhHwoFJ5hI3FmT0nzzCyIgo0b2N-3zPjjDNHGb6hXQ765UnfAu7Jbo5vMn4g3j5Xb6O7nuogdawph/s320/hukum.jpg" width="320" /></a></div> <br /> Perubahan alamat Perusahaan</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Untuk memperjelas pertanyaan kiranya perlu dibedakan antara alamat dengan domisili Dalam Pasal 17 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") tentang tempat kedudukan (domisili) dinyatakan bahwa Perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar. Kemudian, pada Pasal 17 ayat (2) dinyatakan bahwa tempat kedudukan (domisili) tersebut merupakan kantor pusat Perseroan. Selanjutnya, Pasal 5 UUPT memberikan pembedaan antara tempat kedudukan (domisili) dan alamat Perseroan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Berdasarkan ketentuan kedua pasal di atas terlihat bahwa kedudukan perseroan (domisili) adalah hal yang berbeda dengan alamat perusahaan. Kedudukan perseroan (domisili) sebagaimana disebutkan di dalam anggaran dasar, Perseroan berada di dalam suatu kota atau kabupaten. Sedangkan, suatu alamat tidak wajib ditentukan di dalam anggaran dasar tetapi hal tersebut dapat ditentukan oleh perseroan berada di dalam wilayah suatu kedudukan perseroan (domisili) yang ditentukan di dalam anggaran dasar.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sebagai konsekuensi dari hal ini adalah perubahan alamat yang dilakukan oleh perseroan yang masih berada dalam satu wilayah kota atau kabupaten tidak memerlukan perubahan domisili dalam anggaran dasarnya. Sebaliknya, apabila perubahan alamat tersebut menjadi berada di luar wilayah kota/kabupaten yang dicantumkan dalam anggaran dasar, maka hal ini akan mewajibkan perseroan untuk melakukan perubahan domisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 23 UUPT.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Berdasarkan ketentuan Pasal 21 UUPT, perubahan anggaran dasar terbagi menjadi dua kelompok yaitu perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri dan perubahan anggaran dasar yang cukup diberitahukan kepada Menteri. Perubahan anggaran dasar yang merubah tempat kedudukan sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf a harus mendapat persetujuan Menteri dan perubahan tersebut harus dinyatakan dalam akta notaris berbahasa Indonesia. Dalam Pasal 23 ayat (1) UUPT dinyatakan bahwa Perubahan anggaran dasar terkait dengan tempat kedudukan tersebut mulai berlaku, sejak diterbitkannya keputusan menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kewajiban yang Timbul dari Perubahan Alamat Perusahaan dan Dasar Hukumnya</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dengan perubahan alamat suatu perusahaan maka terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan di antaranya adalah:</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 1.     Perubahan Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP")</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 46/M-Dag/Per/9/2009 jo. No. 36/M-Dag/Per/9/2007 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan ("Permendag 46/2009"):</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Perubahan Perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, modal dan kekayaan bersih, kelembagaan, kegiatan usaha, dan barang/jasa dagangan utama (Pasal 1 ayat [5])</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Setiap terjadi perubahan data perusahaan mewajibkan Pemilik, Pengurus atau Penanggung jawab Perusahaan Perdagangan mengajukan Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan ("SP-SIUP") perubahan dengan menggunakan formulir:</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> -          Lampiran I Permendag 46/2009 (SP SIUP); dan melampirkan</div> <div style="text-align: justify;"> -          Lampiran II (Dokumen Permendag 46/2009 persyaratan permohonan SIUP Baru, pendaftaran ulang, pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan, perubahan, pengganti yang hilang atau rusak, dan contoh surat pernyataan)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kemudian Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima SP-SIUP, Pejabat Penerbit SIUP menerbitkan SIUP perubahan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III (Formulir SIUP Kecil/Menengah /Besar) (Pasal 14).</div> <div style="text-align: justify;"> Dalam Lampiran II Permendag 46/2009 syarat-syarat yang diperlukan dalam melaporkan perubahan data perseroan:</div> <div style="text-align: justify;"> 1.      Surat Permohonan SIUP (Lampiran I Permendag 46/2009);</div> <div style="text-align: justify;"> 2.      SIUP Asli;</div> <div style="text-align: justify;"> 3.      Neraca Perusahaan (tahun terakhir khusus untuk Perseroan Terbatas);</div> <div style="text-align: justify;"> 4.      Data pendukung perubahan;</div> <div style="text-align: justify;"> 5.      Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3×4 cm (2 lembar).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 2.     Kewajiban dibidang Perpajakan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP")</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Bahwa berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No. Per-62/PJ/2010 jo. Per-41/PJ/2009 jo. Per-44/Pj/2008 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (WP) dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak ("PerDirjen Pajak 62/2010").</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Perubahan alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat usaha keluar wilayah kerja KPP tempat Wajib Pajak Terdaftar tidak termasuk dari definisi Perubahan Data WP atau PKP (Pasal 1 Butir 15 PerDirjen Pajak), selanjutnya untuk permohonan perubahan data untuk WP pindah dan/atau PKP pindah disampaikan ke KPP/KP4/KP2KP tempat WP terdaftar untuk memberitahukan dan memohon perubahan data (Pasal 1 Butir 19 PerDirjen Pajak). Pemindahan WP atau PKP diartikan sebagai memindahkan administrasi perpajakan Wajib Pajak dan/atau PKP dari tata usaha KPP lama ke tata usaha KPP baru, karena alasan pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha (Pasal 1 Butir 16 PerDirjen Pajak 62/2010).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Bahwa mengenai perubahan alamat wajib pajak (perseroan) tidak terikat kepada domisili perusahaan sebagaimana ditentukan di dalam Anggaran Dasar, dalam hal wajib pajak (perseroan) melakukan perpindahan alamat yang menjadi perhatian adalah mengenai wilayah Kantor Pelayanan Pajak ("KPP"). Apabila perubahan alamat mengakibatkan perubahan KPP maka wajib pajak yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpindahan KPP kepada KPP lama dan KPP baru dan mengenai tata cara pelaporan dan pemindahan tersebut diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 PerDirjen Pajak 62/2010.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 3.     Perubahan Surat Keterangan Domisili Perusahaan ("SKDP")</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Bahwa mengenai SKDP, sampai dengan saat ini tidak ada peraturan khusus yang mengatur mengenai hal ini, untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta peraturan yang bisa dijadikan dasar mengenai hal ini terdapat dalam Peraturan Daerah DKI No. 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah ("Perda DKI 1/2006"), walaupun tidak secara tegas menyatakan SKD, namun SKD dapat digolongkan pada perizinan yang berhubungan dengan Retribusi daerah, peraturan lainnya adalah Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 506 Tahun 1989 tentang Pedoman Penyelengaraan Pelayanan Masyarakat Dikantor Lurah DKI Jakarta ("KepGub 505/1989").</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Berbeda yang telah jelaskan di atas bahwa pada dasarnya kedudukan perusahaan adalah suatu domisili perusahaan. Berbeda dengan hal tersebut bahwa walaupun SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan) disebutkan sebagai surat keterangan Domisili, pada kenyataannya adalah suatu surat keterangan yang dikeluarkan oleh kelurahan mengenai alamat suatu perusahaan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dokumen yang diperlukan untuk melakukan pengurusan SKDP ini sebagaimana terdapat di dalam KepGub 505/1989 yaitu:</div> <div style="text-align: justify;"> 1.      surat pengantar RT dan RW;</div> <div style="text-align: justify;"> 2.      KTP pemilik;</div> <div style="text-align: justify;"> 3.      Akta Notaris pendirian perusahaan;</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sedangkan Surat Keterangan Domisili ("SKD"), yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan digunakan dalam kaitannya dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B"). SKD digunakan untuk membuktikan bahwa Wajib Pajak tertentu adalah subjek pajak dalam negeri (residence) dari suatu Negara tertentu yang menandatangani P3B. Dengan demikian, SKD tersebut harus diterbitkan oleh Negara di mana seseorang atau badan terdaftar sebagai Wajib Pajak dalam negeri. Sementara itu, negara lain yang merupakan negara sumber penghasilan akan mengenakan tarif sesuai P3B jika orang atau badan tersebut dapat menunjukkan SKD dari negara mitra P3B-nya. SKD bagi Wajib Pajak Dalam Negeri diatur dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-35/PJ/2010 tentang Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia Dalam Rangka Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 4.     Surat Tanda Daftar Perusahaan ("TDP")</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan (Pasal 1 huruf a UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-Dag/Per/9/2007 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan ("Permendag 37/2007")</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang didaftarkan wajib melaporkan perubahan data kepada KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat dengan mengisi formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A sampai dengan II.F Peraturan Menteri ini dan melampirkan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 1).   Kewajiban melaporkan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:</div> <div style="text-align: justify;"> a.      PT paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan perubahan atau bukti penerimaan pemberitahuan perubahan dari Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan; atau</div> <div style="text-align: justify;"> b.      Koperasi, CV, Firma, perorangan, dan BUL paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal perubahan (Pasal 10 Permen 37/2007 ayat [1] dan ayat [2])</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Selanjutnya dalam Pasal 11 Permendag 37/2007 disebutkan bahwa perubahan alamat perusahaan dapat mengakibatkan penggantian TDP, masa berlaku TDP pengganti adalah sampai dengan masa berlaku TDP diubah/diganti. TDP pengganti akan diterbitkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan (KPP) paling lambat 3 hari terhitung sejak permohonan perubahan diterima secara benar dan lengkap.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Lampiran VI Permendag 37/2007:</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dokumen persyaratan perubahan daftar perusahaan untuk masing-masing bentuk usaha adalah sebagai berikut :</div> <div style="text-align: justify;"> 1.      Asli dan fotokopi persetujuan perubahan atau bukti penerimaan pemberitahuan</div> <div style="text-align: justify;"> 2.      perubahan dari Menteri Hukum dan HAM;dan</div> <div style="text-align: justify;"> 3.      TDP asli.</div> <div style="text-align: justify;"> dalam hal perubahan alamat dan tidak mengubah domisili tidak diwajibkan untuk melakukan perubahan anggaran dasar sehingga persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak diperlukan</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Konsekuensi dari Penundaan Izin karena Penggabungan</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> -          SIUP</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pasal 20 Permendag 46/2009:</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 1.      Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis oleh Pejabat Penerbit SIUP.</div> <div style="text-align: justify;"> 2.      Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh Pejabat Penerbit SIUP.</div> <div style="text-align: justify;"> 3.      Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pasal 21 Permendag 46/2009:</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 1.      Pemilik, Pengurus, atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang tidak menghiraukan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) atau Pasal 5 huruf a, dikenakan sanksi admi         nistratif berupa pemberhentian sementara SIUP.</div> <div style="text-align: justify;"> 2.      Pemberhentian sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan, dilakukan oleh Pejabat Penerbit SIUP dengan mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Sementara SIUP.</div> <div style="text-align: justify;"> 3.      Keputusan Pemberhentian Sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri ini.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> -          TDP</div> <div style="text-align: justify;"> 1.      Perubahan alamat suatu perusahaan mewajibkan perusahaan untuk melakukan pelaporan perubahan alamat tersebut (Pasal 11 ayat (1) Permendag 37/2007);</div> <div style="text-align: justify;"> 2.      Perusahaan yang tidak melaporkan perubahan alamat, daftar perusahaannya dihapus, TDP dinyatakan tidak berlaku, dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU-WDP (Pasal 11 ayat (6) Permendag 37/2007).</div> <div style="text-align: justify;"> 3.      Dalam hal perusahaan melakukan kelalaian untuk melaporkan kewajiban ini maka perusahaan tersebut akan dikenakan sangsi berupa:</div> <div style="text-align: justify;"> a.      Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh Pejabat Penerbit SIUP;</div> <div style="text-align: justify;"> b.      Dalam hal peringatan tertulis tersebut tidak dihiraukan dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP paling lama 3 (tiga) bulan.</div> <div style="text-align: justify;"> Melihat konsekuensi di atas sebaiknya tetap dilakukan pelaporan, sambil meminta rekomendasi dari instansi terkait atas perubahan izin-izin tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Apabila masih dalam tahap dilakukan penggabungan (merger) maka terhadap perusahaan yang selamat (surviving company) harus melakukan kewajiban pelaporan perubahan setelah merger, untuk perusahaan yang akan menggabungkan diri resiko tidak memperpanjang izin-izin adalah kemungkinan pihak ketiga tidak mau melakukan perbuatan hukum dengan perusahaan, sampai izin-izin perusahaan disesuaikan.</div> <div style="text-align: justify;"> Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dasar Hukum :</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 1.      Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;</div> <div style="text-align: justify;"> 2.      Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;</div> <div style="text-align: justify;"> 3.      Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 tahun 2006 tentang Retribusi Daerah;</div> <div style="text-align: justify;"> 4.      Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 506 Tahun 1989 Tentang Pedoman Penyelengaraan Pelayanan Masyarakat Dikantor Lurah DKI Jakarta;</div> <div style="text-align: justify;"> 5.      Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-35/PJ/2010 tentang Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia Dalam Rangka Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda</div> <div style="text-align: justify;"> 6.      Peraturan Terkait Surat Izin Usaha Perdagangan :</div> <div style="text-align: justify;"> a.      Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 Tahun 2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;</div> <div style="text-align: justify;"> b.      Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-Dag/Per/9/2009 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;</div> <div style="text-align: justify;"> c.      Surat Edaran Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 01/Pdn/Se/01/2010 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).</div> <div style="text-align: justify;"> 7.      Peraturan Terkait Dengan Tanda Daftar Perusahaan :</div> <div style="text-align: justify;"> a.      Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-Dag/Per/9/2007 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;</div> <div style="text-align: justify;"> b.      Surat Edaran Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 01/Pdn/Se/01/2010 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).</div> <div style="text-align: justify;"> 8.      Peraturan Mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak :</div> <div style="text-align: justify;"> a.      Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-62/PJ/2010 tentang perubahan kedua Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 44/Pj/2008;</div> <div style="text-align: justify;"> b.      Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-41/PJ/2009 tentang perubahan pertama Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 44/Pj/2008;</div> <div style="text-align: justify;"> c.      Per-44/Pj/2008 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Dan/Atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak Dan/Atau Pengusaha Kena Pajak,</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sumber: Hukum Online</div> <!-- Begin: //adsensecamp.com/ --> <script src="//adsensecamp.com/show/?id=v%2FpktUhDLpM%3D&cid=1mKE6FR8OXo%3D&chan=JKy5tMdHi%2FU%3D&type=1&title=666666&text=666666&background=FFFFFF&border=FFFFFF&url=FFFFFF" type="text/javascript"> </script> <!-- End: //adsensecamp.com/ -->

Konsekuensi Hukum atas Perubahan Alamat Perusahaan

Perubahan alamat Perusahaan Untuk memperjelas pertanyaan kiranya perlu dibedakan antara alamat dengan domisili Dalam Pasal 17 ayat (...

Baca selengkapnya »

Langkah-Langkah Mendirikan Perusahaan (PT)

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmCVt9NTwxf-MWZJTy9pnPhlmgqjWOrzkscjcUHNnIpEHfbD0xNGFK_2g_WiLCMrYAqwePPIEp_rDjaJv_yEIYtjpkDVbOpeAJ5T8rM4V4FNaULSyju1KNs6cQnVdg9wgkyWQTpmJDmgdj/s1600/gedung.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="192" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmCVt9NTwxf-MWZJTy9pnPhlmgqjWOrzkscjcUHNnIpEHfbD0xNGFK_2g_WiLCMrYAqwePPIEp_rDjaJv_yEIYtjpkDVbOpeAJ5T8rM4V4FNaULSyju1KNs6cQnVdg9wgkyWQTpmJDmgdj/s320/gedung.png" width="320" /></a></div> <br /> <br /> Untuk mendirikan perusahaan, berikut adalah data-data yang perlu Anda siapkan:<br /> <br /> <ol> <li>Opsi Nama Perusahaan (Minimal 3)</li> <li>Bidang Usaha</li> <li>Domisili Perusahaan</li> <li>Nama-Nama Pemegang Saham & KTP </li> <li>Komposisi Pemegang Saham</li> <li>Modal Dasar Perusahaan(Minimal Rp51.000.000)</li> <li>Modal Disetor (Minimal Rp51.000.000)</li> <li>Susunan Direksi dan Komisaris</li> <li>KTP Direktur dan Komisaris</li> <li>NPWP Direktur</li> <li>Fasfoto 3x4 2 lembar</li> <li>Berikut adalah 5 langkah utama atau proses pendirian perusahaan. </li> </ol> <br /> <b>Pertama, membuat akte perusahaan</b><br /> <br /> Karena perusahaan berbadan hukum maka sangat mutlak perlu membuat akte perusahaan Anda. Biasanya akte ini berisi informasi tentang nama perusahaan, bergerak di bidang apa, nama para pemilik modal, modal dasar, modal disetor, pengurus perusahaan seperti siapa direktur utama, direktur, dan para komisaris.<br /> <br /> <b>Kedua, mendapatkan Surat Keterangan Domisili Usaha.</b><br /> <br /> Ini Anda dapatkan dari kantor kelurahan atau kantor kepala desa di mana perusahaan Anda berdomisili. Berdasarkan surat ini, Camat mengeluarkan surat keterangan yang sama.<br /> <br /> Untuk mendapatkan surat keterangan domisili, Anda memerlukan salinan akte perusahaan Anda. Selain itu, petugas kelurahan kadang atau sering juga menanya apakah tempat usaha disewa atau milik sendiri. Bila disewa, mereka menanya copy perjanjian sewa menyewa. Bila milik sendiri, mereka meminta copy sertifikat tanah dan IMB. Kadang, ada juga yang minta copy bukti bayar PBB- apakah sudah lunas atau tidak.<br /> <br /> Biasanya, mengurus sk domisili dipungut biaya administrasi. Biaya administrasi ini bervariasi dari satu kelurahan ke kelurahan lain,<br /> <br /> <b>Ketiga, mengurus NPWP perusahaan.</b><br /> <br /> Untuk mendirikan aperusahaan, NPWP perusahaan adalah mutlak. Untuk mendapatkan NPWP, Anda memerlukan salinan akte perusahaan dan surat keterangan domisili.<br /> <br /> Ada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah tertentu meminta copy SK Menteri tentang Pengesahan Akte Pendirian Perusahaan. Ada juga yang hanya meminta akte dan sk domisili.<br /> <br /> Biasanya pembuatan NPWP hanya butuh 1/2 jam. Bila Anda memasukkan berkas di pagi hari ke kantor pajak, pagi itu juga Anda bisa  mendapat NPWP.<br /> <br /> <b>Keempat, mendapatkan Surat Keputusan Pengesahan Akte Pendirian Perusahaan dari Departemen Hukum dan HAM.</b><br /> <br /> Untuk mendapatkan ini, diperlukan salinan akte perusahaan dan Surat Keterangan Domisili.<br /> <br /> Kelima, mengurus SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan).<br /> <br /> SIUP merupakan bagian dari proses mendirikan PT agar perusahaan Anda bisa beroperasi.<br /> <br /> Mengurus SIUP relatif sama di berbagai tempat.<br /> <br /> <b>Keenam, mengurus Tanda Daftar Perusahaan (TDP).</b><br /> <br /> TDP merupakan bagian dari proses pendirian perusahaan. Biasanya ini diurus setelah Anda mendapatkan SIUP. Pada pemda tertentu, Anda dapat mengurus SIUP dn TDP sekaligus. Persyaratannya relatif sama untuk berbagai daerah.<br /> <br /> Itulah langkah-langkah utama untuk mendirikan perusahaan di republik ini secara umum.

Langkah-Langkah Mendirikan Perusahaan (PT)

Untuk mendirikan perusahaan, berikut adalah data-data yang perlu Anda siapkan: Opsi Nama Perusahaan (Minimal 3) Bidang Usaha Domisi...

Baca selengkapnya »